Nama               : Darmono                                Mata kuliah: Hukum Acara Pidana

NIM                : 09380004

Jurusan/kelas    : Mu’amalat/A

RANGKUMAN ACARA DALAM PROSES HUKUM ACARA PIDANA

PERSONIL YANG TERLIBAT DALAM PERSIDANGAN PIDANA

  1. Hakim/majelis hakim
  2. Jaksa penuntut umum
  3. Penasihat hokum
  4. Panitera/panitera pengganti (pp)
  5. Terdakwa
  6. Saksi/saksi ahli
  7. Para petugas yang mendukung jalannya persidangan
    1. Juru sumpah
    2. Juru panggil
    3. Petugas pengawalan
    4. Petugas keamanan

 

PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

  1. Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (delict) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran.
  2. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyelidik (polri) melalui:
    1. Laporan dari masyarakat
    2. Pengaduan dari pihak yang berkepentingan
    3. Diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (heterdaad)
    4. Penyelidik menentukan apakah suatu peristiwa atau perbuatan (feit) merupakan peristiwa atau perbuatan pidana atau bukan.
    5. Jika dalam penyelidikan diketahui atau terdapat dugaan bahwa peristiwa atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu penyidikan.
    6. Penyidikan dilakukan untuk mengusut, mencari, dan mengumpulkan bukti-bukti agar teranmg tindak pidananya dan untuk menemukan tersangkanya.
    7. Polri pada dasarnya merupakan penyidik tunggal, namun dalam kasus-kasus tertentu (tindak pidana bidang perbankan, bea cukai, keimigrasian, dll) dapat dilibatkan penyidik Pegawai Negeri Sipil, selain itu kewenangan penyidikan ada pada jaksa apabila menyangkut kasus tindak pidana ekonomi, korupsi atau subversi.
    8. Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek) yang dititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti factual” atau bukti konkret.
    9. Proses penyidikan sering diikuti dengan tindakan penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.
    10. Pemeriksaan terhadap saksi pada tingkat penyidikan tidak perlu disumpah, kecuali jika saksi dengan tegas menyatakan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan disidang pengadilan maka saksi harus disumpah agar keterangannya mempunyai kekuatan yang sama jika diajukan dipengadilan.
    11. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dituanmgkan dalam  Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya.
    12. Apabila dalam pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) namun apabila bukti telah cukup maka penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara kekejaksaan untuk proses penuntutan.
    13. Jika BAP telah diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dimyatakan telah sempurna, maka JPU segera melakukan proses Penuntutan, namun apabila BAP dinyatakan oleh JPU kurang sempurna akan dikembalikan kepada penyidik dengan disertai catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan penyidik.
    14. Hasil konkret dari proses penuntutan adalah surat dakwaan yang didalamnya memuat:
      1. Unsure-unsur perbuatan terdakwa
      2. Waktu terjadinya tindak pidana (locus)
      3. Tempat terjadinya tindak pidana (tempus delicti)
      4. Cara-cara melakukan tindak pidana
      5. Proses penuntutan merupakan transformasi oleh JPU dari peristiwa dan factual yang disampaikan penyidik menjadi peristiwa dan bukti yuridis
      6. Dalam proses penuntutan, penuntut umum menetapkan bahan-bahan bukti dari penyidik untuk meyakinkan hakim dan membuktikan dakwaannya dalam persidangan
      7. Terdapat tindak pidana penyertaan (deelneming) atau concursus (samenloop) penuntut umum dapat menentukan apakah perkara tersebut pemeriksaannya digabung menjadi satu atau akan dipecah menjadi beberapa perkara
      8. Penuntutan umum juga menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan kepengadilan dengan acara singkat (sumir) atau dengan acara biasa, hal ini biasanya tergantung dari kualitas perkaranya.
      9. Pengadilan denganacar singkat yaitu pada hari yang ditentukan oleh pengadilan akan langsung menghadapkan terdakwa beserta bukti-bukti kesidang pengadilan
      10. Pengadilan dengan acara biasa, yaitu penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan disertai dengan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yang isinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili
      11. Sebelum kepengadilan, ada proses praperadilan yaitu wewenang pengadilan untuk negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:
        1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
        2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hokum dan keadilan
        3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan
        4. Apabila berkas perkara, terdakwa, dan bukti-bukti telah diajukan kepengadilan berarti proses pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap peradilan. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan nasib terdakwa karena dalam tahap ini semua argumentasi para pihak (penuntut umum dan terdakwa/penasihat hokum) diadu secara terbuka dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada.
        5. Asas yang berlaku adalah pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan oleh Majelis Hakim yang jumlahnya gasal, namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan oleh Hakim Tunggal atas izin dari Ketua Mahkamah Agung.
        6. Yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
          1. Dakwaan
          2. Tuntutan
          3. Replik, dll
          4. Yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum
            1. Eksepsi
            2. Pembelaan
            3. Duplik,dll
            4. Terhadap putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim semua pihak (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum) diberi kesempatan untuk menyatakan sikap:
              1. Menerima
              2. Piker-pikir
              3. Mengajukan upaya hokum
              4. Mengajukan grasi
              5. Jika putusan telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap (inkracht van gewijsde), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (dieksekusi). Pelaksana eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa
              6. Jika dalam amar putusan dinyatakan terdakwa bebas, maka terdakwa harus dilepaskan dari tahanan dan dipulihkan hak-haknya kembali seperti sebelum diadili
              7. Jika dalam amar putusan dinyatakan terdakwa dipidana badan (penjara/kurungan), maka jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

 

TAHAP-TAHAP PERSIDANGAN PIDANA

  1. Sidang pertama
    1. Hakim/Majelis Hakim memasuki ruang sidang
    2. Pemanggilan terdakwa supaya masuk keruang sidang
    3. Pembacaan surat dakwaan
    4. Pengajuan eksepsi (keberatan)
    5. Pembacaan/pengucapan putusan sela
    6. Sidang pembuktian
      1. Pembuktian oleh jaksa penuntut umum
      2. Pembuktian oleh terdakwa/penasihat hokum
      3. Pemeriksaan pada terdakwa
      4. Sidang pembacaan tuntutan pidana, pembelaan, dan tanggapan-tanggapan
        1. Pembacaan tuntutan pidana (requisitoir)
        2. Pengajuan/pembacaan nota pembelaan (pleidooi)
        3. Pengajuan/pembacaan tanggapan-tanggapan (replik dan duplik)
        4. Sidang pembacaan putusan