HUKUM ADMISIBEL BANGSA
Oleh: Darmono

Realitas poin Pancasila sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejatinya para funding father kita telah merumuskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beraneka ragam yang terdiri dari kaum adat yang memakai Hukum Adat, ini sejatinya yang menjadi salah satu pembahasan Pancasila yang dikemukakan oleh I.R. Poedjawijatna, yaitu mengenai objeknya. Sehingga yang kita lihat sekarang masyarakat menginginkan segalanya mereka yang menentukan, seperti halnya dalm hukum adat adalah sesuai dengan musyawarah mufakat dan dalam hukum pidana atau delik adat tidak ada asas praduga tak bersalah, jadi karena sudah tertanam maka mereka tidak mengenal dengan hukum yang diterapkan di Negara ini, apa jadinya, setiap orang yang melakukan perbuatan pidana mereka tidak merasa puas dengan hukuman yang divoniskan pada terdakwa.
Unsur keadilan yang mereka harapkan tidak didapat dalam hukum positif Negara ini. Sedangkan yang mereka tahu adalah keadilan seperti yang mereka tafsirkan dalam kehidupan masyarakat. Mengapa banyak terjadi pertentangan, karena pola pikir mereka juga berbeda mengenai hukum, mereka memaknai hukum dengan kontekstual, mungkin dalam hal ini saya sependapat dengan Prof. Dr. Soepomo, berbeda dengan hukum yang selama ini kita anut, yaitu hukum warisan belanda atau roman law system/tradisi belanda, jadi jelas sekali bukan tradisi bangsa Indonesia sendiri yang sudah tentu kita juga perlu menafsirkannya dengan susah payah untuk menemukan apa makna hukum yang sebenarnya, akibatnya karena belum mampu untuk menafsirkannya, kita menggunakannya secara tekstual saja.
Sudah bisa kita tebak, dan maklum bagi masyarakat bahwa hukum yang mereka buat tidak lepas dari kepentingan mereka para penguasa, apa jadinya apabila hukum sudah ditunggangi kepentingan para penguasa, akibatnya hukum tumpul keatas dan tajam kebawah. Realitas yang kita ketahui, bahwa mati-matian para penegak hukum berusaha untuk menghukum mereka rakyat kecil yang tidak mempunyai daya sedikitpun. Demi kewibawaan dan kepentingan mereka sendiri bukan untuk rakyat. Sebaliknya yang terjadi ketika hukum itu singgah pada para penguasa, dengan senyuman sedikit saja maka lepaslah pelototan itu dari mereka.
Sebenarnya, selama ini kita kehilangan nilai dalam hukum kita sendiri, nilai apa yang hilang, diantaranya adalah bahwa kita lupa akan tujuan hukum kita yaitu sebagai suatu tatanan aturan yang mengatur bagi teraturnya kehidupan masyarakat, bukan sebagai momok yang menakutkan atau alat memperbudak masyarakat yang digunakan demi kewibawaan penguasa dalam Negara. Dapat saya pahami bahwa kewibawaan adalah suatu sikap yang mampu menyelaraskan tujuan, namun apa yang terjadi apabila disalahgunakan maka akan terjadi sebuah kekuatan yang dapat mengeksosmosis sistem soiial yang ada. Kita tahu sahabat Umar, beliau begitu ditakuti namun beliau juga idola bagi masyarakatnya, wibawa beliau tidak terletak pada kesewenang-wenangannya atau kegagahannya, akan tetapi yang masyarakat idolakan adalah kepemimpinan yang bijaksana. Bahwa hukum yang ada sudah jelas, akan tetapi demi teraturnya masyarakat, beliau melihat dan menerapkan hukum secara kontekstual atau melihat apa sebenarnya makna atau tujuan hukum yang diinginkan sehingga admisibel.
Kekayaan tidak menjadi prioritas bagi dirinya dalam menjalankan pemerintahan, namun kesederhanaanlah yang menjadikan beliau mampu memikat masyarakat untuk mempercayai beliau dan pemerintahannya. Kembali pada hukum yang menurut saya sesuai dengan bangsa Indonesia, bahwa apa yang bisa kita lakukan dengan keadaan seperti ini, keadaan dimana terjadi pertentangan, mari kita telaah kembali apa yang menjadi unsur hukum kita. Kita bisa memulainya dengan menelaah unsur hukumya sendiri, yaitu diantaranya ada tiga unsur hukum yang perlu kita pahami.
Pertama, Substansi hukum, kita tidak menafikan bahwa hukum yang kita anut adalah produk belanda /roman law system, memang bukan tradisi kita, akan tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengkajinya secara kontekstual bukan tekstual. Kedua, Struktur hukum, secara spesifik memang penegak hukum kita tidak terlepas dari apa substansi hukum yang mereka anut, namun sekali lagi apabila kewenangan mereka tidak disalahgunakan atau berjalan sesuai dengan semestinya, demi keteraturan masyarakatnya, maka itu justru lebih efektif sebagai suatu penata kehidupan masyarakat, bukan sebaliknya, mereka menjadi musuh bebuyutan masyarakatnya sendiri. Ketiga, Kultur hukum yang menjadi titik berat untuk semua unsur hukum yang ada, saya kira cukup dan sesuai dengan keselarasan apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Menurut saya inilah yang menjadi inti masyarakat demokrasi itu.
Melihat dari kultur tersebut diatas, menurut saya, kita bisa mengambil apa yang sudah menjadi tradisi bangsa kita, yaitu realitas yang ada adalah bahwa hukum yang mereka kenal dan anut sebagai tradisi yaitu hukum adat, sebagai suatu hukum yang sudah bercokol di benak masyarakat kita. Untuk itu, saya rasa Revitalisasi hukum adat sangatlah penting untuk sebuah keteraturan tatanan masyarakat bangsa ini. Saya sepakat tentang apa yang telah disampaikan oleh bapak Sudjito, Guru Besar dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UGM, yang disampaikan melalui Opini beliau didalam Koran Kompas (Jum’at, 6 Januari 2012) bahwa sistem yang diterapkan di Indonesia seharusnya adalah social justice system.
Dengan begitu, saya rasa keuntungan yang didapat cukup banyak disbanding kerugianya, dan sudah membungkus apa yang selama ini kita inginkan, diantaranya yaitu:
1. Terciptanya demokrasi
2. Pluralisme menjadi suatu benteng bagi Republik ini (Airlangga Pribadi, Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga)
3. Teraturnya tatanan masyarakat hukum
4. dan yang paling utama adalah apa yang dicita-citakan Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. dan keuntungan yang lainnya sebagai perwujudan keadilan sosial yang admisibel.

Dapat digambarkan, sebagai berikut:
Unsur Hukum
Substansi Hukum Struktur Hukum

Kultur Hukum
Social Justice System (Masyarakat dan Pemerintah= admisibel)