MEMAKSIMALKAN UNSUR HUKUM DEMI TUJUAN HUKUM,karyaku

Nama              : Darmono

NIM                : 09380004

Jur/Smt          : Muamalat/IV

MEMAKSIMALKAN UNSUR HUKUM DEMI TUJUAN HUKUM

Masalah hukum di Indonesia akhir-akhir ini semakin sering diperbincangkan dan diperdebatkan, tidak hanya pada kalangan atas (pejabat dan kalangan terdidik) saja, akan tetapi masyarakat dari kalangan bawah pun  ikut-ikutan. Fenomena ini terjadi akibat  media massa yang semakin marak diberitakan, ditambah lagi banyaknya masyarakat kalangan bawah yang terlibat kasus hukum yang  akhirnya diberitakan pula oleh media massa.

Misalnya saja kalau kita absen dari kasus hukum yang membuat masyarakat tercengang adalah kasus Hukum Mencuri 3 Buah Kakao dalam Hukum Indonesia. Nenek minah (55) yang berasal dari Dusun sidoarjo Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas ini harus menghadapi masalah hukum hanya karena tiga buah kakao yang nilainya hanya Rp 2,000. Kejadian ini disebabkan karena dia mengambil 3 buah kakao milik PT. RSA 4, dan perbuatan ini diketahui oleh mandor. Perbuatan itu pun dilaporkan kepada polisi, maka kasus tersebut  berlanjut sampai pengadilan.

Terhitung sejak 19 Oktober 2009 kasus pencurian kakao yang membelit nenek Minah telah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto. Dia didakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Yakni memetik tiga buah kakao seberat 3 kg dari kebun milik PT Rumpun Sari Antan 4. Berapa kerugian atas pencurian itu? Rp 30,000 menurut jaksa. Atau Rp 2,000 di pasaran. Akibat perbuatannya itu Nenek Minah dijerat pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman enam bulan penjara.

Kasus Nenek Minah ini masyarakat menganggapnya kasus kecil, akan tetapi kalau kita teliti dan mengetahui bagaimana proses hukum yang berlaku dan apa pertimbangan hakim, maka akan diketahui bahwa memang hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya untuk menjadikan hukum sebagai pembentukan moral masyarakat itu sendiri. Seringnya masyarakat merasakan ketidak adilan atas hukum yang diberlakukan,  dikarenakan mereka membandingkanya dengan kasus-kasus yang dilakukan oleh pejabat-pejabat, dan melihatnya dari sanksi yang dijatuhkan padanya.

Sebagai warga negara di dalam negara hukum yang baik tentunya kita harus ingat kembali dan benar-benar memahami akan peran kita, maka perlu kita ingat mengenai unsur- unsur hukum tersebut, diantaranya :

  1. Substansi hukum
  2. Struktur hukum
  3. Kultur hukum

Unsur-unsur tersebut semuanya lebih menitikberatkan pada unsur yang ketiga, yaitu kultur hukumnya, karena kultur hukum merupakan unsur pokok dari ketiga unsur di atas. Substansi dan struktur hukum harus sesuai dengan kultur hukum masyarakatnya. Namun yang menjadi permasalahan, substansi hukum yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan hukum kita masih memakai produk hukum warisan Belanda. Ditambah lagi kepercayaan masyarakat terhadap  struktur hukum (polisi, hakim, jaksa dll)  sangat rendah. hal itu dikarenakan banyaknya oknum penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya.

Jadi, dalam menegakan hukum yang bertujuan untuk ketertiban dalam masyarakat haruslah memaksimalkan ketiga unsur tersebut. Sehingga terwujud tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai pokok aturan tatanan moral masyarakat.