Nama             : Darmono                  RESUME                   Jur/Smt          : Muamalat/IV

NIM                : 09380004                                                      M. Kuliah       : Fiqh Siyasah

 

 

BAB II

PENGANGKATAN MENTERI

 

Kementerian ada dua macam :

  1. Kementerian Tafwidh (menteri mandataris/perdana menteri)
  2. Kementerian Tanfidz (menteri eksekutif)

Kementerian Tafwidh adalah menteri yang diangkat oleh kepala Negara (khalifah) secara resmi untuk mengatur menurut kebijakan dan keputusan-keputusan ijtihadnya. Yang berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Thaahaa : 29-32.

Syarat-syarat Perdana Menteri :

  1. Memiliki kriteria seorang Mujtahid.
  2. Memiliki kompetensi mengatur strategi perang dan pengalaman menarik pajak serta kemampuan politik yang baik.

Khalifah al-Ma’mun mempersyaratkannya sbb :

  1. Lelaki  yang baik, akhlaknya bersih dan lurus.
  2. Terdidik dalam pengalaman, amanat.
  3. Diam karena pemaaf dan berbicara dengan ilmunya.
  4. Cakap/tanggap terhadap masalah.
  5. Negarawan, cendekiawan, rendah hati, faqih.
  6. Bersifat penyabar dan syukur, tidak menjual nasibnya, keluwesan diplomasinya.

Redaksional pengangkatan resmi Menteri mengandung dua hal :

  1. Pemberian wewenang secara umum
  2. Pemberian mandat sebagai pembantu tugas kepala Negara/gubernur provinsi.

Penyatuan dua hal diatas terjadi dengan dua cara :

  1. Dengan menggunakan redaksional pengangkatan mirip dengan sifat hukum akad.

Suatu akad atau penyerahan jabatan tidak dengan menggunakan kata yang mengandung banyak kemungkinan pengertian. Akan tetapi, dalam bentuk redaksional, penyerahan mandat yang dilakukan oleh kepala Negara/raja tidak harus sama syarat-syarat penguatnya dengan redaksional akad secara umum, disebabkan oleh :

  1. Mengucapkan dan memberikan isyarat-isyarat dalam redaksional mereka.
  2. Hanya dengan indikasi-indikasi yang menyertai ucapan maksud redaksionalnya.
  3. Kepala Negara dalam pengangkatan yang menggunakan ungkapan yang plural, akan tetapi kalau bukan kepala Negara tidak berlaku. Sampai dengan jelas mengungkapkan memberikan jabatan Kementerian Tafwidh, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Thaahaa : 29-32.

LEGALITAS JABATAN KEMENTERIAN TAFWIDH PERDANA MENTERI DAN PERBEDAAN JABATAN INI DENGAN JABATAN KEPALA NEGARA

Ada dua syarat yang membedakan kepala Negara dengan institusi  Kementerian.

  1. Perdana Menteri berkewajiban untuk memberi  laporan kepada kepala Negara.
  2. Kepala negara berwenang memeriksa kegiatan perdana menteri.
  3. Tugas-tugas kepala Negara yang tidak boleh dilakukan perdana menteri :
    1. Memberikan mandat kekuasaan kepala Negara.
    2. Mencukupi kebutuhan umat terhadap institusi pimpinan Pemerintah.
    3. Memberhentikan pejabat yang diangkat Perdana Menteri selain itu, wewenang jabatan Tafwidh membolehkan membuat kebijakan sendiri dan melegalitas tindakanya.

HUKUM DAN SYARAT-SYARAT KEMENTERIAN TANFIDZ (KEMENTERIAN EKSEKUTIF) KEPADA SEORANG AHLI DZIMMAH AN TIDAK BOLEH MEMBERIKAN JABATAN MENTERI TAFWIDH KEPADANYA.

Status hukum Kementerian Tanfidz lebih lemah dan syarat-syaratnya lebih sedikit karena wewenang jabatanya terbatas pada menjalankan perintah dan kebijakan kepala Negara dan peranya sebagai medium antara kepala Negara, rakyat dan para gubernur, serta tidak diangkat secara resmi, namun, hanya membutuhkan izin. Tugasnya yaitu :

  1. Memberikan laporan kepada khalifah/kepala Negara dan menjalankan tugas yang diemban oleh khalifah dengan tujuh sifat :
    1. Amanat
    2. Jujur
    3. Sedikit ambisinya, bersikap tidak terlalu mudah
    4. Memelihara dari pengaruh permusuhan dan kebencian
    5. Mengingat apa yang dilaporkannya
    6. Pandai dan cerdas
    7. Mampu menahan hawa nafsu

Jabatan menteri tidak diberikan kepada wanita, dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW.

KEBOLEHAN MEMBERIKAN JABATAN MENTERI TANFIDZ (MENTERI EKSEKUTIF) KEPADA SEORANG AHLI DZIMMAH DAN TIDSAK BOLEH MEMBERIKAN JABATAN MENTERI TAFWIDH (PERDANA MENTERI) KEPADANYA

Perbedaan antara Kementerian Tafwidh dan kementerian Tanfidz berdasarkan perbedaan dan wewenang jabatan itu, empat segi berikut.

  1. Menteri Tafwidh boleh memutuskan hukum dan memeriksa pengaduan, sedangkan Menteri Tanfidz tidak berwenang.
  2. Menteri Tafwidh boleh mengangkat pejabat dengan kebijakan sendiri, sedangkan Menteri Tanfidz tidak berwenang.
  3. Menteri Tafwidh boleh secara independen memerintahkan tentara untuk bergerak kemedan perang dan mengatur strategi perang, sedangkan Menteri Tanfidz tidak berwenang.
  4. Seorang Menteri Tafwidh boleh bertindak terhadap harta Baitul Maal, dalam hak dan kewajibannya, sedangkan Menteri Tanfidz tidak berwenang.

Ada empat perbedaan syarat bagi kedua macam Kementerian , yaitu sbb :

  1. Merdeka bagi Menteri Tafwidh, sedangkan Menteri Tanfidz tidak.
  2. Muslim bagi Menteri Tafwidh,
  3. Penguasaan hukum-hukum Syariah bagi Menteri Tafwidh,
  4. Pengetahuan perang dan kharaj bagi Menteri Tafwidh,

KEPALA NEGARA BOLEH MENGANGKAT DUA MENTERI TANFIDZ UNTUK BEKERJA SECARA BERSAMA ATAU SENDIRI-SENDIRI

Tidak boleh mengangkat dua menteri secara bersamaan, Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Anbiya : 22. jika terjadi, dapat dimungkinkan akan terjadi tiga hal sbb :

  1. Pengangkatan pertama sah, sedangkan yang kedua batal.
  2. Tidak boleh adanya monopoli, pengangkatannya sah tetapi dikerjakan bersama sesuai dengan kesepakatan keduanya.
  3. Kedua menteri tidak ditugaskan untuk menjalankan secara bersama-sama, namun, tugasnya tersendiri.

Khalifah atau kepala Negara boleh mengangkat dua menteri , yaitu Menteri Tafwidh dan Menteri Tanfidz. Menteri Tafwidh mempunyai wewenang mutlak untuk membuat kebijakan, sedangkan Menteri Tanfidz mempunyai wewenang terbatas melaksanakan perintah-perintah yang diberikan oleh Khalifah/kepala Negara.