BASMI HAMA PATRIMONIALISM

Masyarakat adalah suatu lahan yang gambus untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dikatakan lahan karena suatu lahan akan ditumbuhi tergantung apa yang akan ditanam didalamnya. Teringat sebuah ungkapan, bahwa tanamlah padi  maka akan mendapatkan padi dan tanaman-tanaman hama lain yang lazim mengikuti sebuah ekosistem yang ini lebih beruntung daripada sebaliknya, yaitu menanam tanaman hama yang  diharapkan dapat tumbuh padi, sesuatu yang mustahil dan sebuah kerugian yang besar yang akan berdampak rusaknya tatanan ekosistem yang ada. Kaitannya dengan masyarakat, dimana sebuah tatanan masyarakat akan tercipta ketentraman dan kenyamanan serta bersih dalam artian bersih jiwa dan raga, maka tergantung dengan apa yang ditanam dan pupuk apa yang dipakai.

Alasan mengapa pernyataan diatas sebagai sebuah dasar tertatanya tatanan, karena diambil dari sebuah fenomena yang terjadi dalam masyarakat, ketika bagaimana sebuah tanaman atau dapat dikatakan suatu system masuk, pupuk apa yang mereka pakai. Ketika pupuk ketidak jujuran, kecurangan, pengkhianatan, maka system itu akan berbuah penyalahgunaan atau korupsi yang sekarang menjadi trend masyarakat itu sendiri.

Sesuatu yang menjadi trend itu tanpa sadar sebenarnya menyembunyikan kebusukan yang ada. Masyarakat sendiri kadang yang menginginkannya, dan itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai jenis-jenis hama yang berbentuk korupsi itu. Dan memang benar apa yang dinyatakan oleh bapak Aris Arif Mundayat dalam presentasinya pada kegiatan pendidikan anti korupsi oleh PSKH pada sabtu, 24 Desember 2011 didepan para peserta pendidikan. Diantaranya yang beliau nyatakan adalah dikarenakan adanya deprivasi dan didukung patrimonialism.

Suatu contoh, misalnya ketika ada sebuah program pemerintah yaitu e-KTP, ini benar terjadi di daerah tingkat kecamatan sebagai pelaksana dilapangan, ketika saya mengisi data, terjadi penyelewengan disitu, para petugas tersebut menerapkan system lembur yang itu menurut saya sebuah bisnis atau proyek mereka, kenapa saya katakan proyek, karena masyarakat dipungut biaya setiap individunya dan uang tersebut masuk kekantong pribadi. Bayangkan saja, setiap orang dipungut biaya sebesar Rp. 10.000 dan dimulai lembur tersebut dari pukul 18.00- 02.00, dapat dirinci sebagai berikut:

  • 1 orang Rp.10.000 X missal 1 kk 4 orang         = Rp. 40.000
  • 1 kk (Rp.40.000)X 1 desa missal 400 kk         = Rp. 16.000.000
  • 1 kecamatan 23 desa X 16.000.000                 = Rp.368.000.000

Jumlah ini Rp. 368.000.000, bukanlah jumlah yang kecil untuk sebuah nilai kerugian bagi Negara dan tentunya masyarakat sendiri yang menanggungnya. Akan tetapi masyarakat menganggapnya hal yang sudah biasa. Padahal mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak mereka dan KTP adalah hak mereka sebagai sebuah pengakuan dihadapan hukum, sebagai warga  Negara.

Untuk itu marilah sebagai akademika yang dipersiapkan untuk masyarakat, mulai menyadarkan dan memberi wawasan kepada masyarakat agar tidak lagi dapat dibodohi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Langkah yang bisa kita lakukan adalah merubah pola pikir mereka yang patrimonialism. Dan pelu diketahui juga bahwa ada beberapa substansi korupsi, diantaranya yang telah dikemukakan oleh Alatas S.H. dalam analisisnya yang telah dimuat oleh media cetak Koran KR, bahwa substansi korupsi ada tiga, yaitu:

  1. Penipuan
  2. Pencurian
  3. Pengkhianatan