BIG FISH MAFIA PAJAK

MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah Hukum Pajak

Dosen Pengampu :

Prisma Wardhana. S, SH, M.Hum, MM

Disusun oleh:

DARMONO

NIM : 09380004

 

 

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2011

BAB I

 PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang boleh dibilang Negara yang kaya, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya, karena Indonesia adalah Negara yang makmur dan terbesar serta banyak penduduknya. Namun disamping Negara yang terbesar dan kaya ini ternyata tidak membuat tenteram dan sejahtera bangsanya. Banyak kasus-kasus yang menimpa bangsa ini.

Kasus-kasus yang berkembang di Negara ini semakin meluasnya dan semakin gamblangnya ketika media menyoroti dengan semakin gencar dan transparan. Ternyata kasus yang terjadi adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pejabat-pejabat Negara yang mempunyai kewajiban menjalankan tugas yang telah dibebankan rakyat kepadanya.

Para pejabat menyelewengkan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sehingga terjadi kasus-kasus. Diantara kasusnya adalah kasus hukum, terutama mengenai tindak pidana korupsi,  yang berimplikasi pada perekonomian Negara ini. Pendapatan yang  besar bagi suatu Negara adalah dari pajaknya, akan tetapi pajak itu dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka para mafia pajak dengan cara halus menggasak uang Negara sebanyak-banyaknya dengan sistem yang ia terapkan.

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.     Latar Belakang
    1. 1.   Big Fish Mafia Pajak

Siapa yang dimaksud big fish mafia pajak yang sebenarnya?

Presiden SBY pernah menyatakan bahwa kasus Gayus Tambunan yang dianggap dan digembor-gemborkan orang bahwa itu adalah kasus terbesar sepanjang kasus yang pernah ada mengenai mafia pajak, ternyata menurut Presiden SBY masih kelas teri. Sebenarnya big fish mafia pajak yang sebenarnya belum terungkap dan masih berkeliaran mencari mangsa dan menikmati dari hasil yang telah ia dapatkan. Ini merupakan diantara penyebabnya adalah dari gagalnya pembentukan panitia khusus (pansus) DPR yang sejatinya dipersiapkan untuk membongkar habis praktek-praktek rakusnya mafia pajak.

Dalam hal ini yang dikatakan Presiden mengenai big fish mafia pajak yaitu pejabat pajak  atau yang terkait dengannya yang secara rakus memakan uang pembayaran pajak yang seharusnya menjadi kas Negara.

  1. 2.   Beberapa Kasus Yang Terjadi Dalam Perpajakan

Untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Presiden mengenai big fish mafia pajak, bisa dilihat dari yang seharusnya uang pembayaran pajak yang masuk kekas Negara setiap tahunya. Namun ternyata dicuri. Uang pembayaran yang seharusnya masuk kekas Negara dicuri mafia pajak dengan modus operandi mereka, yaitu ; penggelembungan dan penciutan pajak para wajib pajak besar, pembuat faktur fiktif dan rekayasa nilai pajak dengan kebijakan restitusi pajak, tidak tanggung –tangung uang Negara yang mereka curi adalah sebesar 300 triliun setahunnya.

Untuk membuktikan keseriusannya  dan kebenaran yang ia ungkapkan maka Presiden menginstruksikan dalam INPRES No. 1 Tahun 2011 tentang percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak dalam intruksi pertama, yaitu:

Pertama:

  1. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Jaksa Agung
  3. Menteri Hukum dan HAM
  4. Menteri Keuangan

Untuk :

  1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara     terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak termasuk dan tidak terbatas pada kasus Gayus HP Tambunan.
  2. Mempercepat proses penegakan hukum secara sinergis dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, serta lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3.  Melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga masing-masing yang terkait dengan proses penegakan hukum.
  4. Melaksanakan proses penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus kasus hukum dan penyimpangan pajak.
  5. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mempertimbangkan asas pembuktian terbalik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Masih banyak lagi instruksi presiden, akan tetapi, minimal instruksi diatas sudah cukup kiranya untuk dijalankan. Instruksi tersebut dapat diartikan bahwa presiden menyatakan perang dengan mafia pajak dan terutama yang beliau sebut-sebut sebagai big fish mafia pajak. Namun siapakah sebenarnya mafia pajak itu?. Dibawah ini beberapa kasus dalam perpajakan :

 

  1. a.      Kasus penggelapan pajak (menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan pajak) Paulus Tumewu.

Meneliti dan menganalisa secara seksama terhadap kasus-kasus tindak pidana perpajakan, sepertinya sulit dan tidak bisa diselesaikan secara tuntas oleh para penegak hukum di Indonesia ini. Contohnya saja kasus Paulus Tumewu seorang pemilik ramayana dan robinson, pengusaha busana papan atas, yang merupakan adik ipar dari Edy Tansil, pengemplang kredit BAPINDO, bank plat merah lebih kurang Rp 1,3 triliun.

Paulus Tumewu diduga menggelapkan pajak saat menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan pajak (SPT). Yang statusnya sudah P-21 pada tanggal 28 November 2005 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (5/11-2005). Kasus tersebut diberhentikan atas permintaan Menteri Keuangan pada saat itu yaitu Sri Mulyani kepada Jaksa Agung yang diintervensi oleh gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Maka kasus tersebut dengan mudahnya tidak diteruskan penyelidikannya. Masih banyak lagi kasus-kasus pajak yang tidak diselesaikan kasus hukumnya.sehingga menjadi simpang siur, tidak jelas apa yang sebenarnya.

Maka menurut Sasmito Hadinagoro dalam majalah garda edisi 304/ tahun XII Mei 2011 pada halaman 13, menyatakan bahwa untuk membuktikan kesimpang siuran kasus tindak pidana perpajakan, komisi III DPR RI seharusnya menyelidikinya sampai tuntas secara komprehensif-simultan, dia menduga kuat adanya kepentingan pihak-pihak tertentu untuk meloloskan kasus-kasus tersebut akan tetap berlangsung, dan obsesi tangkap big fish mafia pajak jadi utopia belaka.

Sebenarnya siapa yang mempunyai kepentingan dalam meloloskan kasus-kasus tersebut. Ini masih menjadi tanda tanya yang besar, namun kalau  dicermati sebenarnya dari kasus Paulus Tumewu seperti yang penulis contohkan,  bisa analisis sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus tindak pidana pajak yang dilakukan Paulus Tumewu tersebut, diantaranya adalah yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Menteri Keuangan pada saat itu yaitu Sri Mulyani dan Ditjen Pajak Simanjuntak. Sebab sudah jelas-jelas mafia pajak yang sebenarnya bukan Gayus dan kawan-kawan, mereka hanya sebagai operator, namun yang sebenarnya adalah yang berada di belakang layar. Menurut Sasmito Hadinagoro saat berbicara dengan Rakyat Merdeka Online pada hari rabu tanggal 25 Mei, yaitu Petinggi Kementerian Keuangan.

Lebih jelasnya untuk diketahui, Fadel Muhammad meminta kasus Pulus Tumewu tersebut dihentikan lantaran Paulus Tumewu berkontribusi besar di Sulawesi dan kawasa timur Indonesia terutama dengan memperkerjakan lebih dari 100.000 orang.selain itu Paulus juga bersedia membayar denda sebesar 400 persen atau 4 kali dari jumlah yang seharusnya dibayar. Kalau berbicara hukum sebagai  panglima, seharusnya intervensi Sri Mulyani tidak sepantasnya dilakukan, Paulus harus tetap mendapatkan hukuman agar memberikan cintoh efek jera .

  1. b.      Restitusi Pajak

 

Secara umum pengertian Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Secara khusus dalam praktek perpajakan, restitusi adalah pemberian yang diberikan jika pembayaran pajak melebihi jumlah yang semestinya dibayarkan dengan mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya dari nilai yang semestinya dibebankan. Restitusi ini bisa terjadi dikarenakan ada pengurangan pajak, atau bisa juga karena pembetulan pajak sedangkan pajak sudah dibayarkan. Kemudian juga ada kompensasi, yaitu pengembalian pembayaran atas kelebihan pembayaran beban dalam bentuk tunai.

Ketentuan ini sebagaimana yang telah termaktub di dalam peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor 40/PJ/2009 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Maka dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa  restitusi merupakan hal yang konstitusional dan legal.

Namun sekarang permasalahannya apa yang terjadi  dengan adanya restitusi pajak legal tersebut ternyata masih ada celah yang digunakan untuk menjadi sebuah pintu masuk bagi  para mafia pajak untuk meraup keuntung yang lebih besar dengan rakusnya, memanfaatkan celah-celah yang sebenarnya tanpa sadar telah diberikan pemerintah.

Pada umumnya dalam  hal permohonan restitusi ini adalah perusahaan- perusahaan  yang berorientasi eksporlah yang akan memohon restitusinya, hal ini disebabkan  dalam  upaya menggalakkan ekspor Indonesia dan  dimksudkan agar  barang Indonesia tersebut lebih kompetitif di luar negeri, sehingga pemerintah mengizinkan peng eksporan tersebut  tidak perlu dilakukannya  pemungutan PPN.

Maksud dan tujuan operasional restitusi tersebut diatas masih dikatakan baik untuk kepentingan usaha di Indonesia. Dan apabila dianalisis , maka akan semakin banyak pengusaha yang melakukan restitusi, dan ini  berarti akan semakin banyaknya kegiatan  ekspor  yang dilakukan dengan kemungkinan bahan baku lokal yang besar untuk semua materialnya, diantaranya baik material langsung maupun tidak langsung atau pendukung.

Namun dari sistem tersebut tidak semata-mata berjalan dengan sempurna dan menguntungkan serta tertutupnya praktek mafia pajak. Ternyata apa yang terjadi lagi-lagi pemerintah kecolongan dalam hal mengatur berjalannya suatu aturan, yang bisa dikatakan bahwa pemerintah ikut andil dalam praktek mafia perpajakan, yaitu dengan memberikan kemudahan terkait fasilitas fasilitas perpajakan yang kemudian dimanfaatkan secara tidak benar oleh Wajib Pajak yang nakal, untuk membobol dan mencuri atau merampok kas Negara.

Modus yang dilakukan  dalam membobol dan mencuri atau merampok kas Negara tersebut pun beragam, ada yang  dari mulai melakukan kegiatan   mark up terhadap nilai pajak agar mendapatkan  restitusi pajak yang lebih besar, sampai melakukan pemalsuan faktur pajak yang digunakan untuk melakukan ekspor fiktif. Faktur pajak palsu yang digunakan dalam kejahatan ini, biasa disebut faktur pajak tidak sah/ bermasalah/ fiktif.

Untuk itu agar lebih yakin maka sebagai contoh adalah, PT. Permata Hijau Sawit (PT. PHS) yang meminta restitusi pajak dengan angka yang monumental. Perusahaan tersebut meminta restitusi dikarenakan  melakukan ekspor ke luar negeri dan seingga pajak pertambahan nilai pun dibebaskan. Namun fakta yang ada di lapangan berbicara lain, di mana alibi perusahaan dengan mengatakan melakukan ekspor minyak kelapa sawit ke luar negeri, namun faktanya produk dari perusahaan tersebut justru dijual di dalam negeri bahkan dengan harga yang sangat murah. Di samping itu, perusahaan tersebut juga berdalih dengan membeli komoditi-komoditi untuk menunjang proses pembuatan minyak kelapa sawit, seperti gula tepung maupun coklat. Padahal, secara visual antara proses pembuatan minyak kelapa sawit dengan bahan-bahan komoditi di atas tidak ada korelasinya dengan perusahaan tersebut.

Masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi dalam perpajakan khususnya.namun demikian dengan banyaknya kasus tersebut masih saja bermunculan kasus lain yang lebih besar. Namun tindakan apa yang sudah dilakukan tetap tidak membuahkan hasil yang maksimal, ini mungkin disebabkan karena pengadilan pajak berada dibawah kekuasaan kementerian keuangan.

 

  1. B.     Efektifkah Pengadilan Pajak Berada Di Bawah Menteri Keuangan

Melihat dari kasus-kasus yang telah terjadi begitu rumit dan bisa dimainkan oleh pejabat-pejabat yang kemungkinan terlibat didalamnya sebagai mafia pajak pula, maka menurut saya ini tidak efektif apabila pengadilan pajak berada dibawah kekuasaan kementerian keunangan. Mereka akan seenaknya sendiri memainkan sistem yang dijalankan.Padahal pajak bukan semata kepentingan kelompok atau individu tertentu saja, akan tetapi merupakan kepentingan Negara yang digunakan untuk menopang dan mendorong berjalannya suatu Negara yang dijalankan oleh pejabat-pejabat Negara tersebut.

Maka seharusnya berada dibawah MA, sehingga kemungkinan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pajak bisa diminimalisir dan tidak bisa dilakukan secara sistemik. Karena selama ini ketika terjadi kasus mafia pajak tidak hanya satu pejabat yang terlibat didalamnya, akan tetapi ketika masuk kedalam sistem maka terjadi secara sistemik.

 

  1. C.     Apakah Perlu Dilakukan Perubahan

Kasus-kasus yang terjadi tidak hanya disebabkan perbuatan para mafia saja, akan tetapi memang sistem juga mendukung atau menyokong terjadinya tindak pidana tersebut, dan tidak hanya bagi pejabat pajak saja, yang terjadi malah para penegak hukum pun terlibat didalamnya, artinya secara tidak langsung adanya celah yang menyebabkan tumbuh suburnya praktek mafia pajak dan hukum yang dilakukan karena kurang tegasnya dan tidak adanya keseriusan untuk benar-benar membongkar kasus tersebut.

Inpres hanya sebatas Inpres yang tidak ada implikasi yang jelas terhadap kasus hukum yang berulang-ulang terjadi menambah rumit bagai benang  kusut, menyebabkan lamanya penyelesaian yang pada akhirnya ditinggalkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut. Buktinya yang genjar dibicarakan masyarakat adalah Bank Century dan tidak hanya itu, bank-bank yang lainpun sama halnya.

Apakah akan berdiam diri dan menunggu keajaiban layaknya anti virus untuk mendeteksi dan menghapusnya, tentu saja harus adanya perubahan yang bisa diandalkan untuk memperbaiki sistem yang telah ada dan semrawut tersebut mulai dari atas. Dari mulai aturan yang mengatur secara tegas terhadap tindakan pidana dengan sanksi yang tegas, para pejabat dan penegak hukum yang benar-benar memperjuangkan kebenaran sehingga berputarnya kebenaran tersebut secara sistemik pula pada kepercayaan masyarakat.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Untuk meyakinkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum untuk itu sudah seharusnya hukum yang telah ada diperbaiki, karena kasus-kasus yang terjadi yang telah penulis sebutkan dan sedikit dibahas membuktikan bahwa hukum yang ada belum bisa menyelesaikannya.

Yang perlu diperbaiki adalah terutama sistem perpajakan, jangan biarkan celah para mafia untuk menjalankan aksinya, dengan :

  1. Merubah kekuasaan pengadilan kepada Mahkamah Agung
  2. Meberikan sanksi yang tegas baik secara administrasi maupun badan kepada para pelaku tindak pidana perpajakan.
  3. Pejabat perpajakan yang kompeten dan jujur.
  4. Penegak hukum yang sungguh-sungguh menjalankan tugasnya.

 

DAFTAR PUSTAKA

Majalah Garda edisi 304/th XII, Mei 2011

Makalah executive brief, kasus-kasus skandal besar period eth 2003 s/d 2009 sebagai contoh keteladanan buruk bagi aparat pajak semacam gayus tambunan cs.