HAKIKAT/ MAKNA SUMBER HUKUM BAGI KETERTIBAN HUKUM INDONESIA

 

MAKALAH

Diajukan guna memenuhi tugas

Dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia

Di susun oleh :

DARMONO

09380004

Dosen Pengampu :

NURAINUN MANGUNSONG, S.H.M. Hum

 

 

 

MUAMALAT A

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2010

 

 

 

 

PENDAHULUAN

  1. Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas[1].

Beberapa pakar secara umum membedakan sumber-sumber hukum yang ada ke dalam (kriteria) sumber hukum materiil dan sumber hukum formal, namun terdapat pula beberapa pakar yang membedakan sumber-sumber hukum dalam kriteria yang lain, seperti :

  1. Edward Jenk

Terdapat 3 sumber hukum yang biasa ia sebut dengan istilah “forms of law’’ yaitu :

  1. Statutory
  2. Judiciary
  3. Literaty
  4. G.W. Keeton

Sumber hukum terbagi atas :

  1. Binding sources (formal).

1)         Custom

2)         Legislation

3)         Judicial precedents.

  1. Persuasive sources (materiil).

1)      Principles of morality or equity

2)      Professional opinion.

Dari beberapa sumber hukum di atas disini saya hanya akan menjelaskan sumber dari dua segi, yaitu segi materiil dan formil.

Tap MPRS No.XX/ MPR/ 1966 menggunakan istilah sumber tertib hukum[2]yaitu :

  1. Pancasila
  2. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
  3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
  4. Undang- Undang Dasar .
  5. Surat Perintah 11 Maret 1966.

 

  1. SUMBER HUKUM MATERIIL DAN SUMBER HUKUM FORMAL
    1. SUMBER HUKUM MATERIIL

Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.[3]

Sumber hukum materiil, yaitu tempat materi hukum itu diambil.sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.

sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, dan terdiri atas:

  1. Pendapat umum
  2. Agama
  3. Kebiasaan
  4. Politik hukum dari pemerintah

 

  1. SUMBER HUKUM FORMAL

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut.

Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat.Jadi sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum.

  1. HAKIKAT / MAKNA  SUMBER  HUKUM  BAGI  KETERTIBAN  HUKUM  NDONESIA

Pada hakikatnya dengan adanya sumber hukum yang dijadikan suatu sumber dalam hukum Indonesia ini merupakan seperangkat hukum yang di jalankan di suatu Negara dalam hal ini Indonesia, di harapkan mampu menertibkan hukum- hukum yang telah di jalankan masyarakat Indonesia sendiri dan dapat memudahkan pemeintah di dalam meminimalisir adanya tindakan- tindakan melanggar hukum yang terjadi di masyarakat yaitu misalnya di dalam hukum adat , maka pemerintah dengan adanya sumber hukum ini mampu mengatur sesuai dengan sumber hukum Indonesia tersebut.

Di bawah ini beberapa sumber hkum Indonesi, yaitu:

  1. Undang-undang (statute)

Undang-undang di sini identik dengan hukum tertutlis (ius scripta) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (ius non scripta)[4]. Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan alat tulis..dengan perkataan lain istilah tertulis tidak dapat kita artikan secara harfiah, namun istilah tertulis di sini dimaksudkan sebagai dirumuskan secara tertulis oleh pembentukan hukum khusus (speciali rechtsvormende organen).

Undang-undang dapat dibedakan atas :

1)   Undang-undang dalam arti formal, yaitu keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut undang-undang. Jadi undang-undang dalam arti formal tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya.

2)   Undang-undang dalam arti materiil, yaitu keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya dinamai undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum.

  1. Kebiasaan (custom)

Dasarnya : Pasal 27 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mengatur bahwa: hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penjelasan otentik pasal di atas dikemukakan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum yang tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harusterjun ke tengah-tengah masyarakatnya untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat[5].

  1. 3.      Traktat atau Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional atau traktat juga merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal.Dikatakan demikian oleh karena treaty itu harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat diterima sebagai treaty atau perjanjian internasional.

 

Dasar hukum treaty: Pasal 11 ayat (1 & 2) UUD 1945 yang berisi :

1)   Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain;

2)   Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luasdan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.

 

  1. 4.      Yurisprudensi.(keputusan hakim)

Pengertian yurisprudensi di Negara-negara yang hukumnya Common Law (Inggris atau Amerika) sedikit lebih luas, di mana yurisprudensi berarti ilmu hukum.Sedangkan pengertian yurisprudensi di Negara-negara Eropa Kontinental (termasuk Indonesia) hanya berarti putusan pengadilan.Adapun yurisprudensi yang kita maksudkan dengan putusan pengadilan, di Negara Anglo Saxon dinamakan preseden.

Sudikno mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pundengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.

Walaupun demikian, Sudikno menerima bahwa di samping itu yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan.Juga yurisprudensi dapat berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi dalam arti sebagai putusan pengadilan dibedakan lagi dalam dua macam[6] :

  1. Yurisprudensi (biasa) yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti, yang terdiri dari :

1)                                       Putusan perdamaian;

2)                                       Putusan pengadilan negeri yang tidak di banding;

3)                                       Putusan pengatilan tinggi yang tidak di kasasi;

4)                                       Seluruh putusan Mahkamah Agung.

  1. Yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie), yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

 

  1. 5.      Doktrin (pendapat sarjana hukum)

Doktrin adalah pendapat pakar senior yang biasanya merupakan sumber hukum, terutama pandangan hakim selalu berpedoman pada pakar tersebut.Doktrin bukan hanya berlaku dalam pergaulan hukum nasional, melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional, bahkan doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting.

Begitu pula bagi penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian dan kewarisan, doktrin malah merupakan sumber hukum utama, yaitu pendapat pakar-pakar fiqh seperti Syafii, Hambali, Malik dan sebagainya.

  1. KESIMPULAN

 

Hakikat / Makna  Sumber  Hukum  Bagi  Ketertiban  Hukum  Indonesia

Pada hakikatnya yaitu dimana dengan adanya sumber hukum yang dijadikan suatu sumber dalam hukum Indonesia ini merupakan seperangkat hukum yang di jalan kan di suatu Negara dalam hakl ini Indonesia, di harapkan mampu menertibkan apa hukum yang telah di jalankan masyarakat Indonesia sendiri dan dapat memudahkan pemeintah dalam meminimalisir tindakan- tindakan melanggar hukum yang terjadi di masyarakat yaitu misalnya di dalam hukum adat , maka pemerintah dengan adanya sumber hukum ini mampu mengatur sesuai dengan sumber hukum Indonesia tersebut.

Untuk itu sebagaimana yang tertera dalam fungsi hukum, yaitu:  skip to main | skip to sidebar

  1. Fungsi hukum daam perkembangan masyaratkat, yaitu:
    1.  Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
    2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
    3.  Sebagai sarana penggerak pembangunan.
    4. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil.
    5. Sebagai alat penyelesaian sengketa.
    6. Memelihara kemampuan masyarakat untutk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan- hubungan essensial antara anggota- anggota masyarakat[7].

 

DAFTAR PUSTAKA

            R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Masriani, Yulies Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. Cet. Ke- 4. Jakarta :Sinar Grafika. 2009

 

 

 

 

 


      [1] Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, cet. Ke- 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.

       [2]R. Suroso, Pengantar Ilmu Hukum, Ed. 1, cet. Ke- 11, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 120

[3]Sudikno Mertokusumo

 

      [4]Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, cet. Ke- 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

      [5]Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, cet. Ke- 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 15.

      [6]Sudikno Mertokusumo

      [7] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 24.