PENGARUH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN FIQIH MU’AMALAT

Oleh: Darmono

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

Lembaga keuangan  merupakan semua lembaga yang  bergerak dibidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kedalam masyarakat, ada dua lembaga keuangan, yaitu diantaranya ada lembaga keuangan bukan bang dan lembaga keuangan khusus. Lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Sedangkan lembaga keuangan  khusus yaitu suatu lembaga atau adan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana  dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga yang dilakukan oleh perbankan.

Lembaga keuangan Islam kontemporer yaitu suatu lembaga atau badan yang bergerak dibidang keuangan yang kegiatannya menarik uang atau dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kedalam masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam yang sudah dikombinasi berbagai macam sesuai dengan keadaan dimana perkembangan ekonomi di era kontemporer namun tetap berada dalam koridor Islam dan merujuk pada kitab-kitab fiqih klasik maupun kontemporer.

Lembaga keuangan Islam kontemporer itu diantaranya adalah perbankan syariah yang gencar sekali dibicarakan oleh kalangan pakar ekonomi sekarang ini, karena perbankan syariah merupakan solusi didalam runyamnya krisis ekonomi global yang sedang melanda Negara-negara eropa. Ekonomi syariah tidak bisa di pengaruhi oleh krisis tersebut, sebaliknya ia dapat stabil dan maju. Salah satu factor yang membuat ekonomi Syariah tidak terpengaruh dengan krisis tersebut antara lain adalah karena ekonomi syariah yang dalam hal ini perbankan syari’ah tidak menggunakan system bunga.

 

BAB II

PERSAMAAN BUNGA DENGAN RIBA

 

Perbankan syariah bisa bertahan dan maju salah satunya yang sangat menonjol perbedaannya antara yang konvensional adalah bahwa perbankan syariah tidak ada system bunga. Kalau dalam Islam bunga dianggap sama dengan riba. Dapat kita lihat persamaan antara bunga dengan riba sebagai berikut:

Didalam istilah bahasa, bunga(interest) adalah uang yng digunakan atau dibayar atas penggunaan uang atau pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan tambahan nominal pada uang tersebut. Konsep  bunga (interest) mulai dikenal sejak zaman pertengahan latin yang disebut dengan interesse yang berarti pampas an karena kerugian atau bayaran pampas an. Dalam undang-undang romawi interest berarti potongan yang diberikan akibat kerusakan atau kerugianyang ditanggung sipemberi hutang akibat kegagalan peminjaman untuk mengembalikan pinjaman pada saat yang ditentukan.

BAB III

FIQIH MUAMALAH

Fiqh muamalah terdiri dari kata fiqh dan muamalah. Kata fiqh secara bahasa berasal dari kata faqiha-yafqahu yang berarti faham atau mengerti. Sedangkan dalam istilahnya fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kata muamalah dari segi bahasa berasal dari kata ‘amla-yu’amilu yang berarti saling bertindak, saling berbuat atau saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah adalah peraturan-peraturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Dari pengertian masing-masing kata fiqh dan muamalah di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah ilmu tentang aturan-aturan atau hukum Allah untuk mengatur hubungan antar manusia agar tercipta kehidupan yang lebih baik.  Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang dari ilmu fiqh yang lebih fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Sebagaimana ilmu fiqh, fiqh muamalah digunakan sebagai pedoman setiap muslim dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dengan manusia lain, baik hubungan personal ataupun hubungan kerja atau bisnis.

Adapun alat yang digunakan dalam menyimpulkan hukum-hukum yang terdapat dalam fiqh mu’amalah adalah kaidah-kaidah ushul fiqh. Kaidah-kaidah ushul fiqh bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disimpulkan oleh para ulama-ulama fiqh. Salah satu kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam beberapa kajian fiqh muamalah adalah “al-ashlu fil mu’amalat al-ibhah illa ma dalla ad-dalillu ‘ala tahriimiha” (asal hukum muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya). Artinya, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya adalah diperbolehkan, kecuali yang dilarang dalam Al-Quran, Sunnah dan sumber hukum lainnya.

Ruang lingkup fiqh muamalah dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, ruang lingkup yang bersifat adabiyah (adab dan akhlak) seperti ijab dan Kabul, saling meridhai, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan penimbunan. Kedua, ruang lingkup yang bersifat madiyah (materi) seperti jual beli, gadai, jaminan, pengalihan utang, kerjasama, bagi hasil, sewa, titipan, upah, pemberian, perdamaian, bunga bank, asuransi, kredit dan masalah-masalah turunannya.

BAB IV 

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

 

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

Aqidah yaitu  komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

Syariah yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.

Akhlaq yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan “Tdaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah” Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut :

  1. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
  2. Riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat Alquran tentang pelarangan riba yang terakhir yaitu surat Al Baqarah ayat 278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan RasulNya terhadapmu dan jika kamu bertobat maka untukmu pokok-pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya”.

  1. Larangan riba juga terdapat dalam ajaran kristen baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan.
  2. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.
  3.  Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsure spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
  4. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
  5. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan waJib dlakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja – yang berarti siap menghadapi resiko – dapat memperoleh keuntungan atau manfaat(bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).
  6.  Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
  7.  Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
  8. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

 

Dari uraian ringkas diatas memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar

sistem ekonomi Islam dimana tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja tetapi tersedia cukup banyak contoh-contoh kongkrit yang diajarkan oleh RasulAllah, yang untuk penyesuaiannya dengan kebutuhan saat sekarang cukup banyak ijtima’ yang dilakukan oleh para ahli fikih disamping pengembangan praktek operasional oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Sesuai sifatnya yang universal maka tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman, dalam hal ini sebagai contoh adalah pengembangan lembaga keuangan Islam seperti perbankan dan asuransi.

 

BAB V 

PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK ISLAM

 

Sebagaimana diuraikan diatas prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan / kerjasama(mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

 

Didalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari:

  1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
  2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)
  3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
  4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan ( fungsi optional )

 

Dari fungsi tsb maka produk bank Islam akan terdiri dari :

  1. Prinsip mudharabah yaitu perjanjisn antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana / sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana / mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (misconduct) Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka mudharabah dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah dimana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkanjenis yang lain adalah mudharabah muqayyaddah dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana/pengelola.
  2. Prisip Musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.
  3. Prinsip Wadiah adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi wadiah ya dhamanah yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang itipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk  memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain wadiah amanah tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.
  4. Prinsip Jual Beli (Al Buyu’) yaitu terdiri dari :
    1. Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.
    2. Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian
    3. Ishtisna’ yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.
    4.  Jasa-Jasa terdiri dari :
      1. Ijarah yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut Ijarah mumtahiya bi tamlik(sama dengan operating lease)
      2. Wakalah yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
      3. Kafalah yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).
      4. Sharf yaitu pertukaran /jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera /spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran
      5. Prinsip Kebajikan yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat infaq shodaqah dan lainnya serta penyaluran alqardul hasan yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang. Dari uraian diatas maka produk perbankan Islam dalam prakteknya dapat diringkas sebagai berikut :
        1. a.      Produk /Jasa Prinsip Syariah
          1. Giro Wadiah yadhamanah
          2. Tabungan Wadiah yadhamanah mudharabah
          3. Deposito / rekening investasi bebas Mudharabah
          4. Rekening investasi tidak bebas penggunaan Mudharabah muqayyadah
          5. Piutang Murabahah Murabahah tidak tunai
          6. Investasi Mudharabah Mudharabah
          7. Investasi Musyarakah Musyarakah
          8. Investasi assets untuk disewakan Ijarah
          9. Pengadaan barang untuk dijual atau dipakai sendiri
          10. Salam atau ishtisna’
          11. Bank garansi Kafalah
          12. Transfer, inkaso, L/C, dll. Wakalah
          13. Safe deposit box Wadiah amanah
          14. Surat berharga Mudharabah
          15. Jual beli valas (non speculative motive) Sharf

 

BAB VI

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN DI NEGARA LAIN

 

Dewasa ini terdapat 1 bank umum dan 78 BPR berdasarkan prinsip syariah di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan perbankan syariah ini dibandingkan dengan total volume usaha dan jumlah perbankan nasional secara keseluruhan relatif masih sangat kecil yaitu dibawah 1%, sehingga peranannya terhadap ekonomi makro belum signifikan, serta secara jaringan kantor belum memenuhi kebutuhan akses masyarakat yang tersebar luas diseluruh penjuru Indonesia. Ukuran volume usaha dan jaringan kantor yang sangat kecil tersebut merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan perbankan syariah sebagaimana telah diindikasikan oleh M.Umer Chapra (1998) sehingga mempengaruhi kemampuan bank untuk melakukan pelatihan yang memadai, penelitian pasar, pengembangan produk, dan pengembangan teknologi. Selain itu bagi para akademisi maupun praktisi perkembangan yang kecil tersebut mempengaruhi minat penelitian, yang terbukti dengan masih sangat terbatasnya literatur maupun keterlibatan para pakar dalam pengembangan perbankan syariah. Namun demikian kondisi perbankan syariah demikian justru bagi peneliti Rodney Wilson (1996) merupakan prospek yang cerah bagi masa yang akan datang karena hanya sebagian kecil potensi pasar yang telah digali, sehingga masih sangat luas potensi yang tersedia bagi pertumbuhan bank syariah. Demikian pula dengan potensi di Indonesia melihat jumlah penduduk muslim yang sangat besar maka sangat terbuka bagi pengembangan bank syariah sebagai suatu system lembaga intermediasi keuangan yang sesuai dengan keyakinan umat Islam dan bagi siapapun non-Islam yang tertarik atau berminat untuk mengikuti sistem tersebut sebagai suatu mekanisme pelayanan jasa keuangan yang bersifat universal. Masih belum berkembangnya perbankan syariah memerlukan upaya yang luas dan menyeluruh yang meliputi perangkat hukum, mekanisme pengaturan sistem jaringan kantor, dukungan piranti moneter dan pasar uang, serta upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah (socialization).

 

Sebelum pembahasan lebih lanjut akan sangat bermanfaat apabila kita melihat perkembangan secara umum bank syariah di negara-negara lain seperti di Pakistan dan Iran sebagai bahan pelajaran dalam membangun sistem perbankan syariah di Indonesia. Pakistan dan Iran adalah dua negara yang telah menerapkan full Islamic Banking yang agak berbeda dengan negara kita dengan penerapan dual banking system namun demikian sebagai bahan perbandingan, kedua negara tersebut sangat menarik untuk dipelajari. M.Umer Chapra (1998) menyatakan bahwa beberapa variabel perbankan seperti pertumbuhan simpanan, modal, tingkat keuntungan dan rasio perbankan lainnya merupakan indikasi yang tidak diragukan lagi dalam mengukur keberhasilan perbankan syariah di beberapa negara. Namun demikian ukuran-ukuran keberhasilan tersebut tidak akan memberikan informasi yang penting sebelum kita memahami faktor-faktor lain yang berkontribusi dalam perkembangan perbankan syariah tersebut seperti faktor stabilitas politik, infrastruktur perekonomian dan sosial, pertumbuhan perekonomian, aliran modal masuk, dan kualitas manajemen bank-bank syariah. Secara garis besar dapat digambarkan perkembangan dinegara-negara lain sebagai berikut:

 

PAKISTAN

 

Dibuka kesempatan oleh Presiden Ziaul Haq pada tahun 1979, yang semata-mata “political reasons” dalam rangka meraih dukungan rakyat. Kondisi perekonomian, sosial, dan perbankan s.d. 1979  sistem perbankan penuh dengan korupsi dan kolusi. penyaluran kredit dipengaruhi golongan pengusaha besar dan memiliki keterkaitan dengan penguasa. empat bank terbesar (National, Muslim Commercial, Habib, dan United) memiliki rating terendah E+ Moodys. kredit non lancar sebesar 240% dari modal perbankan. secara teknis sistem perbankan “bankrupt”  GDP (tingkat harga 1990) rata-rata 4,0% Defisit Anggaran rata-rata 6,5%  Hutang luar negeri 9,9 milliar USD, 42,4% (% GDP) rasio debt-service 18,3 Kondisi perekonomian, sosial, dan perbankan 1980 s.d. 1996  praktek-praktek korupsi dan kolusi masih berlangsung pertumbuhan GDP (tingkat harga 1990) rata-rata 5,7% defisit anggaran rata-rata 6,8% hutang luar negeri 29,9 milliar USD, 46,3% (% GDP) rasio debt-service 27,4Perkembangan penerapan sistem perbankan syariahSecara keseluruhan dapat dianggap kurang berhasil karena: Pemerintah tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.  tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memulihkan kondisi kesehatan perbankan dan integritas manajemen perbankan.  tidak ada dukungan dari perangkat hukum yang memadai. kurangnya dukungan dari pejabat pemerintah, bank sentral, bahkan penolakan (resistance) dari para birokrat terhadap penerapan sistem perbankan syariah.

 

I R A N

 

Dimulai sejak timbulnya revolusi Iran tahun 1979 dan ditetapkan pada tahun 1984. Kondisi perekonomian, sosial dan perbankan s.d. 1988 nasionalisasi bank-bank komersial sejak Juni 1979.  penegakan hukum (law enforcement) yang baik kondisi perekonomian yang memburuk sejak perang dengan Irak 1980, berakhirnya oil boom 1982, penerapan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat, pembekuan aset di luar negeri, tingkat inflasi yang tinggi, serta pelarian modal keluar negeri. pertumbuhan GDP (harga 1990) rata-rata -9,8% defisit anggaran (% dari GDP) rata-rata -9,2%  hutang luar negeri 5,8 milliar USD Kondisi perekonomian, sosial dan perbankan 1988 s.d. 1997  pertumbuhan GDP (harga 1990) rata-rata 5,5% defisit anggaran (% dari GDP) rata-rata 1,1%  hutang luar negeri 21,2 milliar USD Perkembangan penerapan sistem perbankan syariah Secara keseluruhan dapat dianggap cukup berhasil karena: pemerintah memiliki upaya yang sungguh-sungguh dalam menerapkan program perbankan syariah dan penegakan hukum.  upaya yang sungguh-sungguh untuk memulihkan kondisi kesehatan perbankan dan integritas manajemen perbankan  dukungan dari perangkat hukum yang memadai dukungan dari pejabat pemerintah, bank sentral, dan para birokrat terhadap penerapan sistem perbankan syariah.

 

MALAYSIA

 

Penerapan dual banking sistem dimulai sejak tahun 1983 dengan ditetapkannya Undang-undang Bank Islam tahun 1983.Kondisi perekonomian, sosial dan perbankan 1994 s.d. 1996 GDP (harga tetap 1978) rata-rata RM 130 milliar Pertumbuhan real GDP rata-rata 5,3%  GNP RM 237 milliar Cadangan bersih Bank Negara RM 70 milliar Inflasi (harga tetap 1994) rata-rata 3,5%  Simpanan pd perbankan RM 75,4 milliar Kredit oleh perbankan RM 72 milliar Loan to deposit rasio 95,4% Perkembangan penerapan dual banking system dengan Secara keseluruhan berhasil dengan baikdengan factor catatan masih perlu dikaji lebih lanjut mengingat saat ini peranan bank syariah hanya 3 % dari total volume usaha perbankan. pendukung:  Adanya undang-undang Bank Islam tersendiri Pengaturan kelembagaan dan piranti yang lengkap (Islamic securitisation, islamic interbank money market, banking infrastruktur, sumber daya manusia)  Penegakan hukum yang baik(law enforcement). Pemahaman masyarakat terhadap operasi bank syariah Dari pengalaman di Pakistan dan Iran, maka dapat kita petik pelajaran bahwapenerapan sistem perbankan syariah memerlukan pra kondisi terutama harus mempersiapkanlingkungan perbankan dan aparat birokrat yang bersih dari praktek-praktek korupsi dan kolusi, serta komitmen yang tinggi dari pemerintah dan manajemen bank untuk mengembangkan bank syariah. Suatu hal menarik adalah terdapat suatu fakta bahwa walaupun dewasa ini pusat perbankan syariah yang dianggap maju adalah Malaysia, Bahrain, dan Inggris karena didukung oleh landasan ekonomi yang baik serta SDM yang memadai, namun demikian Iran telah menunjukkan kekecualian dengan keberhasilan perbankan syariahnya.

 

 

 

BAB VI

PENUTUP

 

Pengaruhnya terhadap Fiqih Mu’amalat

 

Dari pemaparan diatas ternyata produk-produk dari lembaga keuangan syariah banyak sekali dalam prakteknya, maka sudah bisa diketahui bahwa pengaruhnya lembaga keuangan dalam hal ini lembaga keuangan syariah khususnya terhadap perkembangan fiqih mu’amalat begitu pesat sekali.

Dikatakan berkembang pesat dan semakin banyaknya referensi fiqih mu’amalat dalam kehidupan khususnya perekonomian ini dikarenakan dari praktek-praktek yang dilakukan oleh perbankan syariah ternyata menimbulkan banyak sekali permasalahan-permasalahan baru dalam fiqih mu’amalat, sehingga disinilah peran fiqih mu’amalat sebenarnya sedang dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru yang belum ada dalam kitab-kitab fiqih mu’amalat.