PERJANJIAN

Oleh:Darmono

v     Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst (Belandan) atau contract (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian : teori lama dan teori baru. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah :

  1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
  2. Tidak tampak asas konsensualisme
  3. Bersifat dualisme

Tidak jelas definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari dalam doktrin.

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum. (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban)

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah :

“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata.  Tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.  Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu :

  1. Tahap Pracontractual, yaitu adanya penerimaan dan penawaran.
  2. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
  3. Tahap postcontratual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu :

  1. Adanya perbuatan hukum
  2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang
  3. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan
  4. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih
  5. Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuatu itu harus bergantung satu sama lain
  6. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
  7. Akibat hukm itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik
  8. Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peratuaran perundang-undangan.

 

v     Syarat Sah Perjanjian

Di dalam hukum kontrak (Law of Contract) Amerika ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu;

  1. Adanya Offer (penawaran)  dan acceptance (penerimaan)
  2. Meeting of Minds (persesuaian kehendak)
  3. Konsiderasi (prestasi)
  4. Competent legal parties (kewenangan hukum para pihak) dan legal parties (kewenangan hukum para pihak) dan legal subject matter (pokok persoalan yang sah)

Sedangkan dalam hukum eropa kontinental, syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, seperti berikut :

  1. 1.      Adanya kesepakatan (testeming/izin) kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antar satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Ada empat teori tentang terjadinya persesuaian kehendak :

  1. Teori ucapan (uitingstheorie)

Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.  Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan bolpoint  untuk menyatakan menerima., kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat yeoritis karena didianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

  1. Teori pengiriman (verzen dtheorie)

Kesepakatna terjaadi apabila pihak yang menerima penawaranmengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidaik diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teotis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

  1. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie)

Kesepakatan terjadi apabila hak yang menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini bagaimana isi penerimaan itu apabila ia mengetahui isi penerimaan itu apabila iaa belum menerimanya.

  1. Teori Penerimaan (ontvangstheorie)

Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Di dalam hukum positif Belanda, juga diikuti yurispredinsi, maupun doktrin, teori yang dianut adalah teori pengetahuan  (Vernemingstheorie) dengan sedikit koreksi dari ontvangstheorie (teori penerimaan). Maksudnya penerimaan teori pengetahuan tidak secara mutlak. Sebab lalu lintas hukum menghendaki gerak cepat dan tidak menghendaki formalitas yang kaku, sehingga vernemingstheorie yang dianut. Karena jika harus menuggu sampai mengetahui secara langsung aadanya jawaban dari pihak lawan (ontvangstheorie), diperlukan waktu yang lama.

Ada tiga teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, yaitu teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan (Van Dunne, 1987;108-109). Ketiga teori ini, sebagai berikut :

(1)               Teori kehendak (wilstheorie)

Menurut teori kehendak, bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yangmenyebabkan terjadinya perjanjiaan. Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.

(2)               Teori pernyataan (verklaringstheorie)

Menurut teori ini, kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang emnyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi. Dalam prakteknya, teori ini menimbulkan kesulitan-kesulitan, seperti contoh bahwa apa yang dinyatakan berbeda dengan yang dikehendaki. Misalnya A menyatakan Rp. 500.000,00.

(3)               Teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie)

Menurut teori ini, tidak stiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti pernyataan itu benar-benar dikehendaki. Kelemahan teori ini bahwa kepercayaan itu sulit dinilai.

Ada tiga alternatif pemecahan dari kesulitan yang dihadapi ketiga teori di atas. Ketiga alternatif tersebut, seperti berikut ;

  1. Dengan tetap mempertahankan teori kehendak, yaitu menganggap perjanjian itu terjadi apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Pemecahannya: akan tetapi pihak lawan berhak mendapat ganti rugi, karena pihak lawan mengharapkannya.
  2. Dengan tetap berpegang pada teori kehendak, hanya dalam pelaksanaannya kurang ketat, yaitu dengan menganggap kehendak itu ada.
  3. Penyelesainnya dengan melihat pada perjanjian baku (standart contract), yaitu suatu perjanjian yang didasarkan kepada ketentuan umum di dalamnya. Biasanya perjanjian dituangkan dalam bentuk formulir (Mertokusumo, 1987:20).

 

  1. 2.                   Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Orang yang cakap adalah orang sudah dewasa. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sedangkan yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 1330 KUH Perdata :

 

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

(1). anak yang belum dewasa;

(2). orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

(3). perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3.  Adanya Objek Perjanjian (onderwerp der overeenskomst)

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditur. (Yahya Harahap,1968:10; Mertukusumo, 1987:36). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :

  1. Memberikan sesuatu
  2. Berbuat sesuatu
  3. Tidak berbuat sesuatu

 

4. Adanya Causa yang Halal (geoorloofde oorzaak)

Dalam KUH Perdata tidak dijelaskan tentang pengertian oorzaak (causa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

 

v     Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang direntukan dalam  perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Tuntutan atas Dasar Wanprestasi

Kreditor dapat menuntut kepada debitor yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :

  1. Kreditor dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur
  2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUH Perdata)
  3. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlamabatan
  4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
  5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Akibat kelalaian kreditor yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

  1. Debitur berada dalam keadaan memaksa
  2. Beban risiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.
  3. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan.

v     Resiko

Resicoleer (ajaran tentang resiko). Resicoleer adalah suatu ajaran dimana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi obyek perjanjian.

Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (overmacht). Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah dimana salah satu pihak aktif melakukan prestasi, sedangkan pihak lainnya pasif. Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian di  mana kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya.