SEJARAH RINGKAS PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA

PERIODE 17 AGUSTUS 1945-27 DESEMBER 1949

Oleh: Darmono

Periode pertama terbentuknya Negara Republic Indonesia, konstitusi/ UUD yang berlaku adalah UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (2) bahwa yang berdaulat itu adalah rakyat dan dilakukan oleh MPR.

Beberapa tugas dan wewenang  MPR menurut UUD 1945 yaitu adalah menetapkan UUD,GBHN, dan memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden serta mengubah UUD. MPR sebagai kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, memiliki anggota yang jumlahnya begitu banyak sehingga tidak dapat bersidang setiap hari. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas sehari-hari diserahkan kepada president sebagai mandataris MPR.

President dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh wakil president dan menteri-menterinya. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh president dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya (fungsi) tidak bertanggung jawab kepada DPR. Walaupun presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, presiden harus dapat bekerja sama dengan DPR sebab DPR merupakan anggota MPR yang sehari-hari berfungsi melaksanakan pengawasan terhadap presiden (pemerintah) dan sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Menurut UUD 1945, disamping MPR, presiden dan MPR yang menyelenggarakan pemerintahan juga ada lembaga-lembaga Negara yang lain. Lembaga-lembaga tersebut seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung (MA) yang fungsinya tidaklah penting dalam upaya merealisasikan tujuan Negara Republik Indonesia.

  1. Perubahan dalam Praktik Ketatanegaraan

PPKI menyadari bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sekaligus dan dalam waktu yang singkat. Masih diperlukan masa-masa peralihan.

Hasil dari kesepakatan PPKI ditetapkan empat Aturan Peralihan dan Dua pasal aturan tambahan.

  • Pasal 3 aturan peralihan “ untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI”. Realisasi dari pasal tersebut tanpa perdebatan dalam rapat. Dan atas usul Otto Iskandardinata dipilihlah secara aklamasi Ir.Soekarno dan Drs.moh.hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.  keputusan ini atas dasar desakan masyarakat dan pers.
  • Pasal 4 Aturan Peralihan menentukan sebagai berikut,” sebelum MPR,DPR,dan DPA dibentuk menurut UUD ini ,segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesisa Pusat “. Untuk yang pertama kalinya KNIP dipilih dan ditunjuk dengan jumlah 135 orang. Selanjutnya Presiden Soekarno membentuk cabinet pertama pada tanggal 2 september 1945.  Yang terdiri dari 12menteri  depertemen ditambah 5 menteri Negara (menteri portofolio) yang tidak mengepalai departemen tertentu.

Cabinet pertama bila dilihat

Kemudian tidak lebih dari satu setengah bulan berlakunya UUD 1945 terjadilah perubahan ketatanegaraan dengan keluarnya Maklumat  Wakil Presiden  No. X tanggal 16 Oktober 1945. Menurut Maklumat tersebut, KNIP sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi tugas legislative dan menetapkan GBHN, serta menyetujui pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada KNIP.

Dengan keluarnya maklumat No. X tersebut berarti kekuasaan Komisi Nasional Pusat yang semula sebagai pembantu Presiden (Pasal 4 Aturan peralihan ) berubah menjadi MPR dan DPR sekaligus, tanpa melalui perubahan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 37 UUD 1945.  Kelanjutan dari perubahan  sistem pemerintahan tersebut keluarlah Maklumat Pemerintah tanggal 15 nopember 1945. Menurut maklumat itu, menteri-menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden, melainkan bertanggung jawab kepada Presiden, melainkan bertanggung jawab kepada parlemen (KNIP) atau dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer.

Cabinet parlementer pertama kali dibentuk pada tanggal 14 Nopember 1945 dan Sutan Syahrir sebagai perdana menterinya dan 13 orang menteri, serta satu orang menteri Negara.

  1. Dasar Hukum

Menurut Juniarto, dasar hokum yang dapat dijadikan dasar ketentuan berlakunya maklumat wakil presiden adalah pasal 37 dan pasal IV peraturan peralihan UUD 1945. Karena pada waktu itu MPR belum terbentuk maka menurut pasal IV aturan peralihan  yang berwenang mengerjakan tugas-tugas MPR, termasuk mengubah UUD (pasal 37 UUD 1945) ialah Presiden dengan bantuan KNIP.

Selanjutnya menurut joeniarto dasar hokum maklumat  pemerintah tanggal 14 nopember 1945 tetap pasal 4 Aturan peralihan UUD 1945 , akan tetapi maklumat tersebut perubahannya dilakukan oleh presiden bukan lagi dengan KNIP, melainkan dengan pekerja KNIP.  Oleh karena itu, dengan keluarnya maklumat Pemerintah tanggal 14 november 1945 yang membawa perubahan sistem presidensial menjadi sistem parlementer dan dalam praktik ketatanegaraan tanpa ada perubahan langsung atau dengan cara amandemen terhadap ketentuan-ketentuan UUD berdasarka pasal 4 aturan peralihan adalah sah dan mempunyai ketentuan berlaku. Hal itu karena pasal 4 aturan peralihan telah dipenuhi.